​BANJARBARU - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menyuarakan kritik tajam terhadap penyelenggaraan konferensi tahunan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) di Jakarta. WALHI menilai sertifikasi keberlanjutan RSPO belum mampu menyelesaikan persoalan mendasar di lapangan, khususnya terkait kerusakan lingkungan dan konflik sosial akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit.

​Kritik ini disampaikan mengingat fenomena kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pembukaan kawasan gambut, hingga sengketa lahan dengan warga lokal masih terus berulang di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kalimantan Selatan.

​Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq S.F.W., menilai keberadaan sertifikat RSPO semestinya dibarengi dengan pengawasan dan penegakan standar ketat di lapangan, bukan sekadar menjadi instrumen pemasaran.

​“Ketika kerusakan lingkungan akibat dampak dari industri sawit menyebabkan bencana ekologis karhutla saat musim kemarau, dan banjir saat musim hujan, belum lagi konflik lahan dan pelanggaran hak masyarakat masih banyak terjadi, maka klaim keberlanjutan tersebut patut dipertanyakan,” tegas Raden Rafiq dalam keterangan persnya di Sekretariat WALHI Kalsel, Banjarbaru, Rabu (4/11/2026).

​Ia mewanti-wanti agar sertifikasi RSPO tidak memicu praktik greenwashing—pencitraan ramah lingkungan untuk memenuhi tuntutan pasar global tanpa membawa perubahan nyata di lapangan. Menurutnya, pemulihan fungsi ekosistem gambut, penyelesaian konflik agraria, serta pengakuan hak masyarakat adat jauh lebih substantif dibanding sekadar label di atas kertas.

​Guna mendorong efektivitas pengawasan dan perbaikan kualitas lingkungan di area perkebunan sawit, WALHI Kalimantan Selatan merilis lima desakan resmi kepada RSPO:

​Evaluasi Anggota: Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap perusahaan anggota yang terindikasi terlibat dalam kasus karhutla, konflik agraria, maupun kerusakan lingkungan. ​Transparansi Informasi: Membuka akses publik terkait laporan audit, mekanisme pengaduan, hingga status tindakan penanganan terhadap anggota yang bermasalah. ​Penghentian Greenwashing: Memastikan label keberlanjutan tidak dijadikan perisai bagi korporasi yang belum sepenuhnya mematuhi prinsip ramah lingkungan dan sosial. ​Pemulihan Hak dan Ekosistem: Mengedepankan perlindungan hak masyarakat adat/lokal serta menuntut tanggung jawab pemulihan kawasan yang telah terdegradasi. ​Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat terdampak dan organisasi sipil (NGO) secara independen dalam proses pemantauan, audit, hingga pengambilan keputusan.

​WALHI Kalsel menegaskan bahwa penilaian atas komitmen keberlanjutan hendaknya diukur dari penghentian deforestasi, penurunan risiko bencana ekologis, serta kepastian perlindungan hak atas tanah bagi warga di sekitar lingkar sawit.