​JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri secara resmi menetapkan mantan Kapolri yang juga menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo (LSP), sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal interception).

​Pengumuman penetapan tersangka tersebut disampaikan langsung oleh Kabareskrim Polri Komjen Pol. Asep Safrudin dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).

​Komjen Asep mengungkapkan, aksi penyadapan secara melawan hukum ini menyasar nomor pribadi Presiden RI Prabowo Subianto, sejumlah pejabat tinggi negara, hingga kalangan pengusaha.

​Selain Listyo Sigit Prabowo, Bareskrim Polri turut menetapkan dua perwira tinggi/pejabat lain sebagai tersangka dalam perkara yang sama, yakni:

​Berdasarkan hasil penyidikan, modus operandi yang dilakukan para tersangka adalah dengan memasukkan nomor-nomor telepon target ke dalam sistem Lawful Interception Management System tanpa melalui proses verifikasi maupun prosedur hukum yang sah. Langkah tersebut membuat komunikasi para target dapat dipantau secara ilegal di luar kerangka penegakan hukum yang resmi.

​Tak hanya itu, penyidik juga menemukan adanya upaya penghilangan barang bukti pada Oktober 2026. Salah satu tersangka diduga memberikan perintah untuk menghapus berkas serta data hasil penyadapan yang tersimpan di dalam komputer sistem demi mengaburkan jejak kejahatan.

​Pihak Bareskrim Polri menegaskan komitmennya untuk mengusut tuntas kasus ini secara transparan, akuntabel, dan profesional dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation.