​BANJARBARU — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan mendesak Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) untuk secara transparan membuka data 335 perusahaan yang saat ini sedang diinvestigasi terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

​Langkah keterbukaan informasi ini dinilai krusial guna memastikan seluruh proses investigasi berjalan akuntabel, transparan, serta dapat diawasi secara langsung oleh publik.

​Tuntutan tersebut mengemuka guna merespons pernyataan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Moh Jumhur Hidayat, mengenai dugaan adanya pihak yang sengaja membakar lahan untuk merusak citra pemerintah. WALHI Kalsel menilai narasi berbasis informasi intelijen yang belum terverifikasi tersebut tidak boleh mengalihkan fokus utama publik dari lemahnya penegakan hukum atas kejahatan karhutla, khususnya yang terjadi di wilayah konsesi korporasi.

​Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono, mengimbau pemerintah agar mengedepankan pembuktian dan fakta lapangan dalam mengusut penyebab karhutla, ketimbang membangun spekulasi yang berpotensi mengaburkan tanggung jawab perusahaan.

​"Kalau KLH/BPLH menyatakan sedang menginvestigasi kebakaran di area konsesi 335 perusahaan, maka publik berhak mengetahui perusahaan mana saja yang sedang diperiksa, di mana lokasi kebakarannya, berapa luas area yang terbakar, serta bagaimana perkembangan penanganan terhadap masing-masing perusahaan. Jangan sampai angka 335 perusahaan hanya menjadi pernyataan di ruang publik tanpa kejelasan tindak lanjut dan pertanggungjawaban hukum," tegas Raden.

​WALHI Kalsel mengingatkan bahwa mandat utama KLH/BPLH adalah menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui pengawasan serta penegakan hukum yang tegas. Pemerintah didesak tidak berkutat terlalu lama pada aspek investigasi administratif dan segera menggunakan instrumen hukum lingkungan hidup secara progresif—mulai dari sanksi administratif, gugatan perdata untuk ganti rugi dan pemulihan lingkungan, hingga sanksi pidana.

​Pengawasan dan penegakan hukum ini diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahannya. Penegak hukum diminta mengusut tuntas pola kejadian, kelalaian, maupun unsur kesengajaan, serta menerapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (strict liability) agar korporasi tidak berlindung di balik alasan faktor alam.

​Atas kondisi tersebut, WALHI Kalimantan Selatan menyampaikan lima poin desakan utama kepada KLH/BPLH:

​Transparansi Data: Membuka secara rinci nama perusahaan, lokasi konsesi, luas area terbakar, hasil verifikasi lapangan, serta status penanganan hukum 335 perusahaan yang diinvestigasi. ​Percepatan Hukum: Mempercepat proses penegakan hukum bagi perusahaan yang terindikasi membakar atau lalai dalam pencegahan karhutla. ​Optimalisasi Instrumen Hukum: Menggunakan sanksi administratif, perdata, dan pidana secara tegas dan progresif. ​Pemulihan Lingkungan: Mengukur kerugian ekologis dan menuntut pertanggungjawaban pihak terkait untuk memulihkan area terbakar. ​Partisipasi Publik: Melibatkan masyarakat sipil serta membuka ruang pengawasan publik selama proses investigasi dan penegakan hukum.

​"Citra pemerintah tidak dirusak oleh kritik masyarakat, tetapi justru dipertaruhkan ketika negara gagal melindungi lingkungan hidup dan menegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan ekologis," pungkas Raden.