​

​Pontianak  — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Region Kalimantan merespon keras langkah Bareskrim Polri yang menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari 104 Laporan Polisi, dengan total luas area terbakar mencapai 29.168,78 hektare.

​Meski mengapresiasi penetapan tersangka ini, WALHI menegaskan bahwa penegakan hukum akan menjadi "langkah pengecut" jika Polri tidak mengumumkan secara transparan nama-nama perusahaan beserta induk grup dan penerima manfaat akhirnya (Beneficial Owner).

​Penetapan tersangka korporasi ini dinilai membuktikan konsistensi tuntutan WALHI bahwa bencana Karhutla dan kabut asap di Kalimantan bukanlah bencana alam atau ulah petani tradisional, melainkan bencana ekologis akibat kejahatan korporasi yang terstruktur dan sistematis di Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) maupun Kawasan Hutan.

​Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah, Janang Firman Palanungkai, menyuarakan keprihatinannya atas krisis ISPA dan kerugian sosial-ekonomi yang dialami warga. Ia juga menyoroti ketimpangan perlakuan hukum antara peladang kecil dan korporasi.

​"Di Kalteng sebelumnya ada 2 peladang yang dikriminalisasi, bahkan saat konpers dihadirkan secara langsung. Pertanyaan kritisnya, apakah POLRI berani konpers terbuka dengan menghadirkan Direktur atau Pimpinan Korporasi yang dijadikan tersangka saat ini? Jangan sampai POLRI tegas ke peladang tetapi lemah ke korporasi," tegas Janang.

​Dari 97 korporasi yang sedang disidik, sebanyak 22 di antaranya merupakan Penanaman Modal Asing (PMA), termasuk yang terafiliasi dengan investor Malaysia dan Singapura. Sehari sebelum pengumuman Polri, Pemerintah Singapura dilaporkan telah memanggil 10 pimpinan perusahaan besar—termasuk Wilmar International, Golden Agri-Resources (Sinarmas Group), Bumitama Agri, dan First Resources—terkait kebakaran lahan di Kalimantan.

​Selain penetapan tersangka, Polri juga merekomendasikan pencabutan izin bagi 23 perusahaan yang terbukti berulang kali membakar lahan seluas lebih dari 500 hektare serta minim sarana-prasarana pemadam kebakaran.

​Melalui perwakilannya di Kalbar (Sri Hartini), Kalsel (Raden Rafiq Sepdian Fadel Wibisono), Kaltim, dan Kalteng, WALHI Region Kalimantan menyampaikan empat tuntutan mendesak kepada pemerintah dan aparat penegak hukum:

​Buka Identitas Korporasi: Umumkan secara terbuka 20 nama korporasi tersangka, induk grup usaha, hingga Beneficial Owner. ​Jerat Aktor Intelektual dan Direksi: Penegakan hukum pidana tidak boleh berhenti pada manajer lapangan, melainkan harus menjangkau jajaran Dewan Direksi dan Komisaris. ​Publikasikan Perusahaan Rekomendasi Cabut Izin: Buka nama 23 perusahaan yang direkomendasikan untuk dicabut izin operasionalnya. ​Sanksi Administratif dan Pemulihan Lingkungan: Pembekuan/pencabutan izin usaha (IUP/PBPH), penyitaan aset perusahaan, serta kewajiban korporasi menanggung biaya pemulihan ekosistem gambut dan ganti rugi kesehatan bagi masyarakat terdampak.

​Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Barat, Sri Hartini, menekankan bahwa penegakan hukum tidak boleh sekadar menjadi ritual tahunan tanpa efek jera.

​"Harus ada tindakan tegas berupa pembekuan hingga pencabutan izin usaha bagi korporasi yang terbukti lalai maupun sengaja membakar lahan konsesinya. Tanpa sanksi administratif berat dan kewajiban pemulihan ekosistem gambut, proses hukum ini hanya akan menjadi ritual tahunan," pungkas Sri Hartini.