​RIAM ADUNGAN, TANAH LAUT — Warga Desa Riam Adungan, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas ditemukannya galian danau tambahan dari aktivitas pertambangan di wilayah mereka. Tanggul penahan air pada danau galian tersebut dinilai rawan dan berpotensi membahayakan keselamatan warga serta mengancam keberlangsungan akses jalan utama.

​Temuan tersebut terungkap saat Pemerintah Desa (Pemdes) Riam Adungan bersama Tokoh Masyarakat, Samsul Bahri, dan Kasi Trantib Kecamatan Kintap, Ibu Hesty, melakukan peninjauan lapangan usai pelaksanaan Rapat Klarifikasi Warkah Kedua pada Senin (26/10/2026).

​Berdasarkan pengamatan di lokasi, penahan air pada danau galian tersebut tampak hanya mengandalkan badan jalan. Padahal, jalan ini merupakan jalur vital satu-satunya bagi warga Desa Riam Adungan untuk menuju pusat pelayanan publik di Kecamatan Kintap, termasuk fasilitas kesehatan, pasar, dan kantor kecamatan.

​Masyarakat khawatir struktur penahan air tersebut rawan jebol, terutama saat memasuki musim dengan curah hujan tinggi. Jika tanggul jebol, selain memutus akses transportasi warga, luapan air berisiko menerjang wilayah permukiman sekitar, termasuk kawasan Kintap, Kintapura, dan Pasir Putih.

​Atas temuan mendesak ini, pihak Kecamatan Kintap memberikan teguran dan meminta agar segera dilakukan sosialisasi terbuka mengenai aktivitas galian serta kondisi keamanan di lokasi. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah terjadinya konflik sosial dan memastikan upaya perlindungan keselamatan warga dilakukan secara terukur.

​Pemdes Riam Adungan menegaskan bahwa masyarakat terdampak berhak mendapatkan kejelasan mengenai batas galian, kekokohan penahan air, hingga skenario penanganan darurat.

​Namun, upaya klarifikasi mengenai legalitas dan aktivitas penguasaan lahan tersebut belum membuahkan hasil maksimal. Pihak PT Arutmin Indonesia (Site Satui dan Banjarbaru) kembali tidak hadir dalam rapat klarifikasi kedua yang sejatinya membahas dokumen pendukung (warkah).

​Pemdes Riam Adungan berharap PT Arutmin Indonesia dapat bersikap kooperatif dengan menghadiri Rapat Klarifikasi Ketiga yang dijadwalkan pada Kamis, 5 November 2026. Selain itu, Pemdes mendorong instansi teknis terkait—seperti dinas yang membidangi pertambangan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana—untuk segera turun ke lapangan guna melakukan pemeriksaan teknis sebelum potensi risiko menimbulkan dampak yang lebih besar.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak PT Arutmin Indonesia belum memberikan klarifikasi resmi terkait permasalahan tersebut.