BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Tim Kedeputian Geostrategi Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Ruang Wali Kota Banjarmasin, Selasa (13/10/2026). Kunjungan ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas serta ketahanan wilayah.

Rombongan DPN yang dipimpin oleh Marsma TNI Agus Wahyudi disambut langsung oleh Wali Kota Banjarmasin, H. M. Yamin HR, bersama jajaran kepala SKPD di lingkungan Pemko Banjarmasin.

Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Yamin menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPN dan berharap kolaborasi yang terjalin dapat mendukung penanganan berbagai persoalan strategis di daerah, khususnya yang berkaitan dengan dinamika pertahanan dan keamanan.

"Kerja sama dengan DPN ini diharapkan mampu memperkuat upaya antisipasi terhadap berbagai potensi ancaman, mulai dari musibah kebakaran permukiman, karhutla, hingga ancaman siber yang dapat memengaruhi stabilitas daerah," ujar Yamin.

Yamin menjelaskan, karakteristik ancaman di Banjarmasin memiliki kekhasan tersendiri. Berbeda dengan daerah penyangga di Kalimantan Selatan yang kerap dilanda karhutla skala besar, wilayah Banjarmasin lebih didominasi oleh potensi kebakaran pemukiman warga.

"Di Kota Banjarmasin, kebakaran yang sering terjadi umumnya berupa kebakaran rumah. Sementara itu, untuk kebakaran hutan dan lahan, sebagian besar terjadi di wilayah kabupaten sekitar," jelasnya.

Oleh karena itu, Yamin menilai koordinasi lintas sektor sangat krusial untuk mengasah kewaspadaan dini dan mengantisipasi potensi gangguan keamanan agar suasana di Kalimantan Selatan tetap kondusif.

Turut mendampingi Wali Kota dalam pertemuan ini di antaranya Kepala Bakesbangpol, Kepala Bappedalitbang, Kepala DLH, Kepala Satpol PP, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Kesehatan, serta Kepala BPBD Kota Banjarmasin.

Sementara itu, Ketua Tim DPN Marsma TNI Agus Wahyudi menjelaskan bahwa kunjungan ini juga menjadi sarana edukasi untuk memperkenalkan fungsi dan tugas Dewan Pertahanan Nasional kepada pemerintah daerah.

Lembaga yang dibentuk pada tahun 2024 ini memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan pertahanan nasional. Agus berharap pemerintah daerah dapat makin memahami peran DPN sehingga alur koordinasi dalam mengawal ketahanan nasional dan daerah bisa berjalan mulus.

"Kami juga merencanakan kegiatan sosialisasi mengenai tugas, fungsi, serta agenda strategis DPN yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/10/2026)," ungkap Agus.

Melalui sinergi ini, Pemko Banjarmasin berharap tingkat kesiapsiagaan daerah makin solid dalam menghadapi tantangan zaman serta menjaga keamanan masyarakat secara menyeluruh.