Pemerintah Kota Banjarmasin mulai membongkar sejumlah bangunan bambu di kawasan wisata Kampung Ketupat, Jalan Sungai Baru

Terbengkalai dan Rusak 60 Persen, Bangunan Bambu Kampung Ketupat Mulai Dibongkar Pemko Banjarmasin

BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai membongkar sejumlah bangunan bambu di kawasan wisata Kampung Ketupat, Jalan Sungai Baru, Rabu (14/10/2026). Langkah ini diambil untuk menata ulang kawasan yang telah lama terbengkalai agar lebih aman, rapi, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menjelaskan bahwa penataan ulang dilakukan setelah proses pengembalian pengelolaan aset kepada pemerintah kota. Berdasarkan hasil verifikasi dinas teknis, tingkat kerusakan fisik bangunan utama di lokasi tersebut telah melebihi 60 persen.

"Aset ini sudah diserahkan kembali untuk dikelola pemerintah kota. Berdasarkan verifikasi, kerusakannya sudah lebih dari 60 persen dan sangat berisiko jika dipertahankan. Oleh karena itu, kita ingin menata kembali kawasan ini agar lebih baik dan aman," tegas Yamin.

Wali Kota Yamin mengkhawatirkan kawasan yang tidak terkelola tersebut berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas negatif. Guna menjaga keamanan, Pemko Banjarmasin merencanakan pendirian pos jaga bersama yang melibatkan personel TNI, Polri, dan Satpol PP.

Mengenai rencana pengembangan ke depan, Pemko akan melibatkan aspirasi masyarakat setempat, termasuk jajaran ketua RT dan RW. Kawasan ini akan disulap menjadi ruang publik yang nyaman dan ramah keluarga, dilengkapi taman, ruang baca, hingga area bermain anak.

"Nama Kampung Ketupat akan tetap kita pertahankan karena ini identitas warga lokal pengrajin ketupat. Namun, bangunannya kita rombak dan arahnya dijadikan Tugu Kampung Ketupat, sesuai dengan visi Banjarmasin Maju Sejahtera," tambah Yamin.

Sekdako Banjarmasin Ichrom Muftezar mengungkapkan, Pemko Banjarmasin telah menghitung kewajiban tunggakan dari perusahaan pengelola Kampung Ketupat sebelumnya. Total piutang tercatat sekitar Rp408 juta selama masa konsesi tiga tahun.

Pihak pengelola telah menyepakati surat pernyataan utang dan diberikan skema cicilan hingga batas waktu Desember 2028.

"Pembayaran dicicil rutin setiap bulan minimal Rp12,5 juta. Kita pastikan ada skema pembayaran yang jelas agar seluruh kewajiban sebesar Rp408 juta lunas tepat waktu di akhir 2028," terang Muftezar.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Banjarmasin Hendra menyatakan bahwa penertiban tahap awal memfokuskan pembongkaran empat hingga lima struktur bangunan utama.

"Hari ini kita maksimalkan pembongkaran 4 hingga 5 bangunan. Penertiban dilakukan bertahap dengan mengerahkan 50 personel gabungan dari Satpol PP, pihak kelurahan, kecamatan, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta dinas terkait," kata Hendra.

Melalui langkah penataan ulang ini, Pemko Banjarmasin berharap kawasan tepi sungai tersebut dapat kembali berfungsi optimal sebagai ikon wisata dan ruang publik yang aman bagi warga Kota Seribu Sungai.

Tags :

Bagikan Postingan Ini

Berita Terkait
Beranda Liputan Nasional Politik