​PELAIHARI – Desas-desus mengenai dugaan tindakan asusila yang menyeret salah satu oknum petinggi instansi vertikal di Kabupaten Tanah Laut akhirnya mulai menemui titik terang. Kasus yang sempat menjadi isu hangat di Kota Pelaihari tersebut kini resmi bergulir ke ranah hukum.

​Kantor Hukum Lembaga Bantuan dan Advokasi Hukum Pemuda Indonesia Sahabat Pemuda Adil Kabupaten Tanah Laut, selaku kuasa hukum para korban, menggelar konferensi pers bersama sejumlah awak media pada Kamis (18/06/2026). Dalam keterangannya, tim kuasa hukum membenarkan bahwa mereka tengah melakukan pendampingan hukum terhadap empat orang anak sekolah yang diduga menjadi korban tindakan asusila oleh oknum pejabat tersebut.

​"Kami menegaskan bahwa saat ini kami memang sedang memberikan pendampingan hukum secara intensif kepada empat orang anak di bawah umur yang diduga menjadi korban tindakan asusila oleh salah satu petinggi instansi vertikal di Kabupaten Tanah Laut," ujar Widha Amalia Agista, S.H., dalam konferensi persnya di ​Kantor Hukum Lembaga Bantuan dan Advokasi Hukum Pemuda Indonesia Sahabat Pemuda Adil Kabupaten Tanah Laut,

​Dalam mendampingi para korban, Widha Amalia Agista, S.H. turut didampingi oleh rekan sejawatnya, Hisyam Kumkelo, S.H. dan Supian Hadi, S.H.

​Tim kuasa hukum berkomitmen untuk mengawal kasus ini hingga tuntas demi memperjuangkan hak-hak para korban dan memastikan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Mengingat para korban masih berstatus anak sekolah dan di bawah umur, pihak kuasa hukum juga menekankan pentingnya perlindungan psikologis dan identitas para korban selama proses penyelidikan berlangsung.

Berdasarkan penelusuran jurnalis newsupdate di lapangan bahwa ke empat korban menceritakan  telah menjadi korban tindakan yang mereka anggap sebagai tindakan kurang nyaman selama melaksanakan magang di kantor instansi vertikal tersebut bahkan sampai melakukan tindakan asusila baik secara langsung maupun tidak langsung.

​Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih terus menghimpun informasi lebih lanjut terkait perkembangan laporan resmi dan tanggapan dari pihak instansi vertikal yang bersangkutan.