Gedung Balairung Tuntung Pandang serta Kediaman Bupati Tanah Laut

Transformasi Estetika Balairung Tuntung Pandang: Simbol Keteguhan dan Kearifan Lokal Tanah Laut

PELAIHARI – Kawasan kediaman resmi Bupati Tanah Laut, Balairung Tuntung Pandang, kini tampil dengan wajah baru yang lebih representatif. Melalui program kerja tahun anggaran 2025, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Tanah Laut telah menyelesaikan modifikasi pagar depan dengan konsep yang megah dan sarat makna filosofis.

Perubahan signifikan terlihat pada penggunaan aksen warna kuning emas yang memberikan impresi mewah namun tetap harmonis dengan arsitektur lingkungan sekitar. Langkah ini diambil sebagai upaya penyegaran visual sekaligus peningkatan pemeliharaan fasilitas negara guna menjaga nilai estetika tinggi sebagai representasi kediaman kepala daerah.

Kepala DPRKPLH Kabupaten Tanah Laut, Gusti Dwi Erzandi, dalam keterangannya pada Rabu (4/3/2026), menegaskan bahwa renovasi ini tidak sekadar mengejar aspek keindahan semata, melainkan membawa identitas geografis dan budaya lokal yang kuat.

"Desain pagar ini memiliki makna filosofis yang sarat dengan nilai kearifan lokal. Bentuknya mengadopsi elemen tiang-tiang perahu nelayan yang melambangkan kekuatan serta keteguhan," ujar Erzandi.

Selain elemen perahu, desain tersebut turut menginkorporasikan ornamen yang merepresentasikan pohon mangrove. Kombinasi keduanya diartikan sebagai simbol kepemimpinan yang mendalam:

Tiang Perahu: Lambang kekuatan dan keteguhan sebagai penopang utama dalam menghadapi tantangan.

Ornamen Mangrove: Representasi aspek perlindungan dan pemeliharaan ekosistem sebagai penjaga keseimbangan wilayah pesisir.

Meskipun area tersebut merupakan kediaman resmi bupati yang bersifat protokoler, Erzandi memastikan bahwa konsep desain baru ini tetap mengedepankan prinsip keterbukaan bagi masyarakat luas. Pagar yang kokoh namun elegan ini diharapkan menciptakan kesan berwibawa sekaligus hangat bagi siapa pun yang melintas di kawasan pusat kota Pelaihari.

"Walaupun merupakan kediaman resmi, secara konsep desain ini tidak eksklusif atau tertutup. Kami ingin masyarakat tetap dapat menikmati kawasan titik nol kilometer ini sebagai bagian dari ruang publik yang harmonis," tambah Erzandi.

Upaya penataan ini mendapat apresiasi positif dari masyarakat setempat. Pembenahan fasilitas pemerintah secara berkala dinilai sangat diperlukan untuk menjaga kualitas visual tata kota serta meningkatkan kenyamanan publik di Kabupaten Tanah Laut.

Tags :

Bagikan Postingan Ini

Berita Terkait
Beranda Liputan Nasional Politik